Foto : Ribuan Guru Honorer Ponorogo Demo Besar: “Buka Dapodik atau Masa Depan Kami Hilang”, Selasa (26/5/2026).
PONOROGO I jktv.co.id – Ribuan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat pemerintahan Ponorogo, Selasa (26/5/2026). Massa bergerak dari Gedung DPRD menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo sambil membawa tuntutan utama, pembukaan kembali akses Dapodik yang disebut telah ditutup sejak 2020.
Dalam aksi tersebut, para guru membawa berbagai poster bernada protes seperti “Guru Bukan Budak”, “Kami Mengajar, Tapi Dilupakan”, hingga “Buka Dapodik atau Matikan Pendidikan”. Demonstrasi berlangsung tertib, namun dipenuhi luapan emosi para tenaga pendidik yang merasa nasibnya diabaikan selama bertahun-tahun.
Ketua Forum Guru Tidak Tetap Nondapodik, Mahmud Danuri, menegaskan bahwa penutupan akses Dapodik telah membuat banyak guru honorer kehilangan kesempatan memperoleh insentif pemerintah serta mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Guru honorer di Ponorogo itu nyata, bukan bayangan. Kami mengajar setiap hari, tetapi negara seperti menutup mata,” ujar Mahmud di hadapan massa aksi, Selasa (25/2026).
Menurutnya, ribuan guru honorer selama ini tetap menjalankan tugas mengajar di sekolah-sekolah meski hanya menerima honor antara Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Kondisi tersebut dinilai jauh dari layak, terlebih sebagian besar guru belum memiliki kepastian status maupun perlindungan kesejahteraan.
Mahmud juga menyoroti alasan pemerintah daerah yang menyebut tingginya belanja pegawai dalam APBD menjadi penyebab terbatasnya akses Dapodik. Ia menilai kebijakan tersebut justru berdampak langsung terhadap masa depan guru honorer yang selama ini membantu menopang kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.
“Selama ini kami hidup dari dana BOS dan bantuan komite sekolah. Dari pemerintah daerah, hampir tidak ada perhatian nyata. Kami seperti pekerja bayangan dalam dunia pendidikan,”tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Sugiarto, menyatakan pemerintah daerah akan melakukan pemetaan ulang terkait kebutuhan guru honorer serta mekanisme pembukaan kembali akses Dapodik.
Namun bagi para demonstran, pernyataan tersebut dinilai belum cukup menjawab keresahan mereka. Massa meminta langkah konkret dan keputusan cepat agar ribuan guru honorer tidak terus berada dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan.
Aksi ini menjadi gambaran masih kompleksnya persoalan tenaga honorer di sektor pendidikan. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan nasional, para guru honorer berharap negara benar-benar hadir memberikan kepastian hak, kesejahteraan, dan pengakuan atas pengabdian mereka selama ini.
- Reporter : Anang Sastro.
