Foto : Pemkab Wonogirir Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa Tahun 2025,Rabu (15/10/2025).
WONOGIRI I jltv.co.id-Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Rabu (15/10/2025). Acara ini dihadiri oleh Kepala OPD, Camat se- Kabupaten Wonogiri, dan Sekretaris Desa dan Koordinator TAPM sebagai Peserta Workshop.
Wakil Bupati Wonogiri, Imron Rizkyarno yang ditemui di Lokasi acara menngatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk upaya bagi segenap perangkat pemerintahan khususnya di tingkat desa di Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.“Kegiatan ini juga untuk mendukung pelaksanaan program-program yang telah ditentukan,” ujarnya.
Imron menyampaikan Besaran Dana Desa dan ADD di Kabupaten Wonogiri pada tahun anggaran 2024, 2025, dan tahun 2026 yang akan datang, mengalami trend atau kecenderungan yang menurun.
Tahun 2024, Dana Desa di Kabupaten Wonogiri sebesar Rp254.184.712.000 dan ADD sebesar Rp141.841.685.000. Pada tahun 2025 mengalami penurunan dimana total Dana Desa adalah sebesar Rp250.053.184.000 dan ADD sebesar Rp118.156.178.300. Di tahun 2026 nanti akan mengalami penurunan lagi. Dana Desa menjadi Rp213.289.567.000 dan ADD menjadi Rp113.811.645.400.
“Tentunya hal ini menjadikan satu pemikiran bersama untuk bagaimana tetap menjalankan anggaran yang ada, agar memberikan dampak perubahan yang besar, di tengah berbagai situasi dan kondisi yang ada, secara lokal, maupun nasional,” imbuhnya.
Disampaikan Imron, Penanganan kemiskinan ekstrem, penyediaan layanan dasar kesehatan, mendukung program ketahanan pangan, pengembangan potensi unggulan, pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai percepatan implementasi desa digital, serta pembangunan padat karya akan tetap menjadi program prioritas Kabupaten Wonogiri selama masa kepemimpinannya Bersama Bupati Setyo Sukarno.
Untuk itu Imron mengimbau kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Imron berharap, usai workshop ini akan muncul kesadaran dan kemampuan para peserta dalam menjaga amanah pelaksanaan dana desa di tiap wilayah masing-masing.
“Ini menjadi sangat penting dan strategis untuk memastikan bahwa dana desa dan ADD benar-benar dimanfaatkan dengan tepat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perlu untuk selalu mempelajari aturan yang ada, dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, sehingga operasional dana desa dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Beberapa Narasumber yang dihadirkan pada Workshop kali ini berasah dari unsur Kementerian Desa, Kanwil DPJB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, dan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Reporter : Hargo.
