BUMDes Nguneng Merugi dan Menuai Protes Warga, Usaha Ayam Pedaging Dipastikan Dihentikan

Foto : BUMDes Nguneng Merugi dan Menuai Protes Warga, Usaha Ayam Pedaging Dipastikan Dihentikan, Kamis (21/5/2026). 

WONOGIRI I jktv.co.id – Usaha peternakan ayam petelur milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Nguneng, Kecamatan Pohpelem, Kabupaten Wonogiri, dipastikan dihentikan setelah mengalami kerugian dan menuai protes dari warga.

Program yang dibiayai melalui dana ketahanan pangan dalam tahun 2025 ersebut sebelumnya digadang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Namun dalam perjalanannya, usaha ternak ayam dinilai tidak berjalan maksimal hingga menyebabkan dugaan kerugian puluhan juta rupiah.

Kepala Desa Nguneng, Padi, membenarkan bahwa usaha peternakan ayam BUMDes Desa Nguneng mengalami kerugian sehingga diputuskan untuk dihentikan.

“Dari penyertaan modal sekitar Rp200 juta lebih, saat ini yang masih tersisa sekitar Rp180 juta,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, usaha peternakan ayam itu dimulai dengan pembelian 1.000 bibit ayam pada tahap pertama dan dilanjutkan penambahan 500 ekor pada tahap kedua. Namun hasil usaha tidak sesuai target dan tercatat mengalami kerugian sekitar Rp7 juta.

Kerugian tersebut memicu protes warga yang mempertanyakan pengelolaan usaha BUMDes, terutama karena modal usaha berasal dari dana ketahanan pangan desa. Pemerintah desa pun telah memfasilitasi rapat bersama untuk membahas persoalan tersebut, meski pembahasan internal belum sepenuhnya tuntas. “Sudah dilakukan rapat ART, tetapi memang belum selesai seluruhnya,” kata Padi.

Selain usaha ayam pedaging, BUMDes Desa Nguneng juga memiliki unit usaha pengolahan kunyit. Namun setelah dilakukan berbagai pertimbangan, pemerintah desa memastikan usaha peternakan ayam tidak akan dilanjutkan lagi.

Sebagai gantinya, pemerintah desa berencana mengalihkan pengembangan usaha BUMDes ke sektor pertanian kopi yang dinilai lebih berpotensi dan memiliki prospek ekonomi jangka panjang.

Keputusan penghentian usaha ayam petelur tersebut diharapkan menjadi evaluasi penting dalam pengelolaan usaha desa agar penggunaan dana ketahanan pangan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

  • Reporter : Hargo. 
JK TV Copyright